PKT tidak Dilakukan, Aparatur Pekon Sukaratu "Tabrak" Aturan SKB Empat Menteri

By Cahya Media 11 Sep 2018 Dibaca: 151KaliPringsewu

PKT tidak Dilakukan, Aparatur Pekon Sukaratu "Tabrak" Aturan SKB Empat Menteri

Keterangan Gambar : Proses Pengupasan Tanah Dalam Pengerjaan Pembangunan di Pekon Sukaratu


PRINGSEWU, CAHYAMEDIA.CO.ID - Meski sudah dilaporkan  masyarakatnya terkait dengan dugaan penyelewengan dalam pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2017 dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan oleh pihak Kejari Pringsewu.

Kembali, aparatur 
Pekon Sukaratu Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu tidak mengindahkan aturan SKB empat (4) menteri tentang penyelarasan dan penguatan kebijakan percepatan pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Padat Karya Tunai.

Pasalnya dalam SKB empat menteri tersebut sangat jelas, kalau kegiatan fisik dari pekerjaan 100 persen, biaya 30 persennya diperuntukan untuk HOK (harian orang kerja).

Sementara itu, aparatur pekon di sukaratu dalam pengelolaan DD tahun 2018 tahap kedua ini, diduga sudah menabrak aturan yang ada, lantaran dalam proses pengerjaan pembuatan drainase menggunakan alat berat serta diborongkan.

Hal ini seperti yang terjadi di Dusun II Pekon Sukaratu. Dimana, pekerjaan pembuatan siring menggunakan alat berat (eksavator) dan diborongkan, sehingga mengabaikan program padat karya tunai (PKT).

Pantauan dari media ini dilapangan saat pengerjaan pembangunan drainase yang ada di lokasi Dusun 2 Pekon Sukaratu, terlihat jelas hanya melibatkan tiga (3) tenaga pekerja.

Bahkan pada saat penggalian tanah pun menggunakan  eksavator.

Selain itu, upah tenaga kerja yang seharusnya dibayar harian atau mingguan sesuai dengan aturan, sebaliknya upah dari kegiatan tersebut diborongkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Suratno, tenaga tukang satu-satunya yang mengerjakan pembangunan drainase saat dikonfirmasi oleh media ini, Sabtu (8/09) mengungkapkan, kalau pengerjaan pembangunan  drainase tersebut dilakukan dengan sistim borongan.

"Untuk harga borongan per satu meternya yakni  17.500,-. Saya kerja  baru dua hari disini mas, kalau untuk tenaga kerjanya cuman kami bertiga saja. Upahnya kami memakai sistem borongan mas bukan harian," tandasnya.

Suratno juga mengemukakan kalau proses penggalian tanah menggunakan alat berat.

"Untuk penggalian tanahnya tidak menggunakan tenaga manusia tapi menggunakan eksavator. Sementara, kalau berkaitan dengan yang  lainnya, itu TPK yang bertanggung jawab mas karena kami berhubungan langsung dengan dia (TPK-red)," ungkap tukang yang mengaku berasal dari pekon pujiharjo ini.

Munzilin, TPK di Pekon Sukaratu saat dikonfirmasi melalui sambungan selulernya membenarkan, kalau kegiatan fisik awal pekerjaan  penggalian tanah menggunakan alat berat (eksavator).

Munzilin menuturkan, kalau penggunaan alat  berat bukan tanpa alasan. Sebab, masyarakat sekitar enggan mengerjakan penggalian secara manual dengan alasan, kodisi tanah yang akan digali  berbatu dan keras.

"Sudah kami tawarkan kepada masyarakat namun mereka menolak dengan alasan kondisi tanah berbatu dan keras. Terpaksa kami menggunakan alat eksavator sebab kami juga harus kejar target dan cepat selesai pekerjaannya," jelasnya.

Munzilin juga mengaku, kalau penggunaan alat berat berdasarkan hasil musyawarah dan asa berita acaranya.

"Berita acaranya juga ditanda tangani oleh masyarakat sendiri," katanya.

Munzilin juga membenarkan kalau pekerjaan tersebut diborongkan dengan hitungan Rp.17.500/meter.

"Iya benar, pekerjaan itu kita borongkan dan  permeternya Rp.17.500. Tapi kalau tenaga kerja semuanya kita libatkan masyarakat setempat," elaknya.

Namun keterangan dari TPK dibantah oleh Mahendra, salah seorang warga di Dusun 2 Pekon Sukaratu

Ia mengatakan,  kegiatan pembangunan drainase memang pernah disampaikan kepada masyarakat namun yang dibahas hanya terkait dengan masalah hibah tanah yang akan dibangun.

"Tetapi pembangunan drainase itu sendiri secara teknis tidak pernah disampaikan. Kami memang pernah di undang di balai pekon untuk membahas pembangunan drainase yang ada di dusun kami, tetapi yang dibahas adalah mengenai hibah yang tanahnya akan dibangun derainase,” imbuhnya.

Mahendra juga menuturkan kalau warga sekitar memang sempat ditawari pekerjaan drainase tersebut.

"Tapi karena pekerjaan yang ditawarkan kepada warga dengan sistem borongan dan dinilainya tidak sesuai, akhirnya masyarakat banyak yang menolak," imbuhnya.

Sementara, mengenai penggunaan eksavator, sebut Mahendra kalau warga juga tidak pernah diajak musyawarah.

"Apalagi menanda tangani berita acara seperti yang disampaikan TPK," pungkasnya. (TIM)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat

Siapakah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Kesukaan Anda?
  1. M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri
  2. Herman HN – Sutono
  3. Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim
  4. Mustafa – Ahmad Jajuli

Komentar Terakhir

  • Relationship Coach

    I have a mission that Iā€™m just now working on, and I have been at the look out ...

    View Article
  • Uktvnow

    Much thanks for this awesome post ...

    View Article
  • Peggo apk

    Thanks a lot for sharing this useful information. ...

    View Article
  • Morpheus tv

    Awesome post about also check it Blog! ...

    View Article