IMM Pertanyakan Penghargaan KLA di Kabupaten Pringsewu

By Cahya Media 13 Sep 2019 Dibaca: 82KaliPringsewu

IMM Pertanyakan Penghargaan KLA di Kabupaten Pringsewu

Keterangan Gambar : Foto : Saefudin


PRINGSEWU - Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang diberikan Prof Yohana Susana Yembise kepada Sujadi Saddat dipertanyakan oleh sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kampus STKIP Kabupaten Pringsewu.

Katagori Kabupaten Layak anak di Kabupaten dengan julukan Bumi Jejama Secancanan di duga fiktif.

Pasalnya, kejadian pelecehan seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pringsewu masih tinggi. Berdasarkan data dari beberapa media, tiga bulan lalu kekerasan seksual terjadi dibeberapa Kecamatan di Kabupaten setempat.

Artinya, pemberian penghargaan KLA dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang diterima langsung Bupati Pringsewu di Makasar pada 23 Juli lalu patut dipertanyakan, dengan realitanya.

"Ada sistem yang kebobrokan di Pemda Kabupaten Pringsewu soal perlindungan perempuan dan anak, fakta dan realita berbanding terbalik dengan penghargaan yang diberikan kepada Bupati Pringsewu",kata Efi Hardianto Ketua IMM dalam orasi politiknya, Jumat (13/09/2019).

Kenapa KLA menjadi isu aksi damai IMM, Karena, Penghargaan yang diberikan secara nasional merupakan beban bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu.

Kabupaten layak anak yang disandang Pemkab Pringsewu bukan hanya dijadikan selogan yang bisa dipampang dipapan reklame, namun, harus dilakukan penyuluhan, bimbingan, didesa/Pekon secara masif terkait perlindungan perempuan dan anak.

Masih Efi Hadiranto mengatakan, Persoalan tersebut sangatlah penting untuk menjaga anak-anak dari predator anak.

"Masa aksi IMM melihat ada carut marut dalam pemerintahan di Kabupaten Pringsewu, harus ada perbaikan dan dievaluasi, dari tingkatan dinas terkait hingga lembaga-lembaga perlindungan anak yang berdomisili di Pringsewu",bebernya.

Selain itu, IMM juga menolak adanya kenaikan iuran BPJS, serta menuntut agar Peraturan daerah (Perda) yang sudah disusun dan disahkan supaya bisa dijalankan. Salah satunya, Perda pengendalian minum keras serta aturan larangan merokok disembarang tempat bisa ditegakkan.

Sementara, Andi Wijaya mewakili Pemerintah daerah menerima aspirasi mahasiswa, Menurutnya, partisipasi ini sebuah kontrol untuk sebagai bahan evaluasi kedepan.

Banyaknya fenomena kekerasan seksual terhadap anak, namun, pemerintah daerah akan terus berupaya untuk melakukan perundingan anak.

"Pemerintah cukup serius menangani fenomena kekerasan seksual anak-anak dibawah umur, artinya, komitmen menuju kabupaten layak anak terus digalakkan melalui program kerja dari satuan dinas terkait", ungkapnya.

Kenaikan BPJS merupakan kebijakan nasional kewenangan pemerintah pusat.

"Dua tuntutan mahasiswa lainnya, terkait regulasi kawasan bebas merokok, draf kebijakannya sedang disusun, mudah-mudahan draf perbubnya cepat rampung diselesaikan", pungkasnya. (DN)



Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment

Online Support (Chat)

Temukan juga kami di

Ikuti kami di facebook, twitter, Google+, Linkedin dan dapatkan informasi terbaru dari kami disana.

Jejak Pendapat


  1. M. Ridho Ficardo – Bachtiar Basri
  2. Herman HN – Sutono
  3. Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim

Komentar Terakhir

  • online drugstore

    <a href="http://canadianonlinepharmacysl.com/">c anadian pharmacies</a> ...

    View Article
  • Cindysqsah

    cialis pills <a href="http://vardenafilrxp.com">generic vardenafil without ...

    View Article
  • rx online no prior prescription

    <a href="http://canadianonlinepharmacyoffer.com/"&g t;buy prescription drugs ...

    View Article
  • royalflush99

    Iā€˜m really enjoying the theme/design of your web site. Do you ever run into any ...

    View Article